Mengungkap Sisi Amerika Serikat yang Berhegemoni atas Nama Demokrasi (Melalui Konsep Dekonstruksi Jacques Derrida)

Oleh : Yurnawan Fardinanta Harefa

   Negara Amerika Serikat salah satu negara yang “mengaku” secara terang terangan sebagai negara yang menjunjung tinggi berjalan serta adanya demokrasi di dunia, hal ini sontak membuat dunia merasa ‘care’ serta menyikapi dengan baik mendengar kabar baik itu, terlebih Indonesia yang juga menggunakan sistem demokrasi di pemerintahannya. Amerika Serikat adalah negara adi daya yang memainkan peran penting dalam tatanan dunia sejak sebelum PD I, PD II hingga dasawarsa terakhir. Amerika serikat tidak saja menjadi super power dalam bidang militer dan politik namun juga di bidang ekonomi dan teknologi. Walau Amerika Serikat adalah sebuah negara berbentuk federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal namun demokrasi di Amerika Serikat sudah lama ada, sejak Abraham Lincoln menduduki kursi presiden. Yang lalu dengan statement nya ‘dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat’ menjadi awal serta titik balik naiknya demokrasi ke permukaan, serta dianggap sistem yang paling baik.

   Namun pada abad 20 sampai 21 ini kita pantas menyikapi, meniliti dan lebih kritis lagi apa sebenarnya tujuan dari Amerika Serikat ini. Tidak lah normal bila suatu negara yang menjunjung tinggi demokrasi serta HAM tanpa tujuan tertentu. Untuk itu saya mengupas sisi dibalik Amerika Serikat yang “mensucikan” demokrasi, yang menjadikan terwujudnya demokrasi menjadi tameng mereka untuk tujuan politik negara nya ini melalui teori dekonstruskinya Jacques Derrida. Apakah ada tujuan ‘suci’ mereka dibalik ini semua.?!  Hal itu segera terungkap.

   Melalui teori dekonstruksi Jacques Derrida yang mengandung makna bahwa seseorang (dalam hal ini AS) itu mencoba menghancurkan fondasi suatu pengertian yang sudah disepakati, sudah menjadi pengertian bersama itu menjadi pengertian baru. Nah pengertian baru ini lantas diusahakan untuk menjadi kesepatakan, pengertian bersama pula dengan menggantikan pengertian lama tadi.

   Kaitannya dengan judul tulisan saya begini, Amerika Serikat mencoba merubah mindset dunia tentang demokrasi, mereka mencoba menunjukkan demokrasi merupakan hal yang suci serta wajib di seluruh dunia guna menjalankan sistem kerukunan serta perdamaian dunia. Dalam hal ini, Amerika Serikat lebih bersifat memaksa, dengan pegangan demokrasi Amerika Serikat tak segan untuk menginvasi (secara tidak langsung) suatu negara yang dianggap tidak demokrasi, yang dianggap sebagai pemerintahan Tirani. Nah untuk itu Amerika Serikat “menyentil” negara tersebut secara keras, dengan tameng “untuk menjunjung negara yang demokratis”.

   Hampir 150 tahun yang lalu, Amerika Serikat memperjuangkan lahirnya negara yang bebas dan menjujung persamaan hak bagi warga negaranya. Perjuanganan yang dipimpin oleh Abraham Lincoln yang melalui jalan terjal hingga menciptakan perang sipil antara kelompok Utara dan Selatan yang pro-perbudakan. Akan tetapi semua perjuangan masa lalu itu kini justru dikhianati sendiri oleh pemerintahannya sendiri. Disinyalir dari tahun 2002, di era pemerintahan George W Bush, Amerika Serikat telah melakukan penyadapan kepada hampir 20 pemimpin negara.

Ilusi Politik dengan Menginvasi Negara yang Dianggap Tidak Demokratis

   Hal ini sudah memiliki fakta, kita beranjak dari Invasi Amerika Serikat ke negara yang dianggap sebagai tangan besi, penentang demokrasi, contoh Irak, Kuba, Afghanistan.  Kita ambil studi kasus negara Irak, bagaimana Amerika Serikat memporak-porandakan negara yang dianggap nya sebagai penentang dan juga dianggap pemerintahan Saddam Hussein sebagai tirani, untuk itu datanglah “dewa penyelamat” yang akan menyelamatkan warga Irak dari nestapa Saddam Hussein tersebut.

   Sejak tanggal 19 Desember 1998 tim gabungan Amerika dan Inggris menggempur langit Irak dengan 60.624 ton bom yang dibawa melalui pesawat tempur berjumlah 3000 unit. Alasannya mulai dari Irak dianggap menyimpan senjata kimia, biologi nuklir  yang dianggap dapat mengganggu stabilitas perdamaian dunia, mengingat Amerika Serikat ialah “malaikat” perdamaian dunia.  Bersama dengan PM Inggris Tony Blair, George Bush serta Menhan AS Donald Rumsfeld menuduh besar-besar negara Irak. Anehnya selama itu mereka menuduh Irak mempunyai senjata nuklir, selama itu pula barang bukti yang dituduhkan tidak ditemukan satu pun.

   Terdapat beribu tujuan Amerika Serikat dalam menggempur Irak, mulai dari lading minyak, komitmen untuk menumpas teroris pasca peristiwa 11 September, mensterilkan dunia dari nuklir dan dianggap itu dapat mengganggu stabilitas dunia, menyelamatkan warga Irak dari belenggu tirani Saddam Hussein hingga menciptakan negara yang demokratis di dunia. Hingga saat ini Amerika Serikat tidak puas hanya menjadi negara super power, mereka juga ingin menjadi pemeran tunggal dan pemegang keputusan dunia untuk menguasai dunia secara sempurna.

Teori Dekonstruksi yang Diciptakan Amerika Serikat dalam Mewujudkan Kepentingan Nasional dengan Mengandalkan Konsep “Demokrasi” buatannya.

   Secara retorika, alasan utama di balik seluruh kebijakan luar negeri Amerika Serikat atas nama demokrasi, mereka merasa berhak melakukan intervensi politik ke negara lain yang dipandang mengabaikan atau menciderai nilai-nilai dasar demokrasi. Penggulingan presiden Soekarno di Indonesia, atau Saddam Husain di Irak, Fidel Castro, Taliban adalah sederet contoh kecil dari dampak kebijakan "Promosi Demokrasi".  Jika demokrasi menjadi alasan Amerika Serikat melakukan intervensi ke berbagai negara maka spirit demokrasi yang mana hendak di jadikan dasar perjuangan demokratisasi, apakah demokratisasi yang dimaksud AS adalah demokrasi yang memberikan penghargaan terhadap hak-hak politik rakyat, persamaan di mata hukum, kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

            Demokrasi yang dianut dan diperjuangkan AS menurut saya sepertinya lebih pada Demokrasi Liberal, yakni prinsip-prinsip kebebasan individu yang lebih mengarah pada prinsip masyarakat pasar bebas dimana dalam alam demokrasi ini segala sesuatu yang dianggap mempengaruhi kehidupan kehidupan individu atau rakyat banyak di tentukan sepenuhnya oleh negosiasi. Demokrasi yang ingin diwujudkan oleh AS lebih pada demokrasi liberal, yang kemudian mewujudkan politik kekuasaan yang ungkapkan oleh Harold Lasweel.

   Tapi, pertanyaannya apakah kebijakan ini sungguh-sungguh hendak membangun dan memperkuat rezim demokrasi?  mengutip petikan William Robinson, sosiolog Universitas California menyatakan, demokrasi yang dipromosikan AS, bukanlah demokrasi, melainkan imperialisme. "Promosi Demokrasi" di mata Robinson, bertujuan untuk mengontrol, membatasi, dan menundukkan meluasnya gerakan demokrasi rakyat, kekuatan sosial atau politik yang bermaksud menantang kuasa neoliberal, apalagi hingga mengubah tatanan yang sudah mapan. Jika amatan Robinson ini benar, jadi seperti apakah demokrasi Amerika itu.

   Dilihat dari runtutan kasus-kasus yang ada, sudah jelas bahwa Amerika Serikat yang menjadi negara terdepan dalam urusan demokrasi hingga berani ''mengakusisi'' Irak dan Afghanistan, telah melanggar sendiri apa yang mereka serukan. Perjuangan pendahulu mereka yang lalu telah dikhianatai melalui serangkain penyadapan kepada sejumlah kepala negara. Lalu pertanyaan muncul, masihkah Amerika Serikat disebut negara demokrasi atau negara yang “mengaku” mensucikan demokrasi ketika mereka sendiri justru mengebiri hak-hak kebebasan banyak individu?, idealisme AS mengenai demokrasi menjadi tampak seperti sekadar omong besar. Boleh jadi benar jargon ini: “tak ada (teman) yang abadi, kecuali kepentingan”.

   Teori demokrasi perdamaian memiliki peranan besar dalam membangun retorika dibalik komitmen AS untuk melakukan demokratisasi ke daerah-daerah konflik di seluruh dunia, khususnya di Timur Tengah. AS memasok senjata ke kawasan konflik, atas nama demokrasi – lalu menggulingkan pemerintah sah setempat yang dipilih secara demokratis. Dengan melemparkan tuduhan atau argumen yang lemah terhadap pemerintahannya negara tersebut, AS lantas mempersenjatai kelompok-kelompok tertentu, dengan cara-cara kotor.

   Jika diperhatikan, betapa cepatnya AS berubah pikiran terkait status sebuah negara. Ada standar ganda yang digunakan dalam menentukan apakah suatu negara bisa disebut degara demokratis, atau negara diktator. Jika sosok diktator berhasil dibawa menuju puncak kekuasaan, maka AS menyebutnya demokratis. Namun sebaliknya, ketika seorang pemimpin yang tidak mereka sukai memangku jabatan, maka AS akan menyebutnya diktator. Maka, terlihat jelas bahwa teori demokrasi perdamaian telah gagal, dan tidak memiliki manfaat yang bisa dipertanggung jawabkan. Sesungguhnya, teori ini tidaklah demokratis, ini adalah paket propaganda yang dirancang untuk membenarkan perang yang dipimpin AS melalui kudeta. Dengan menggunakan jaringan media massa, AS membawa gelombang baru kediktatoran yang berkuasa di setiap negara. Dalam setiap kasus, AS ‘bernyanyi’ lagu demokrasi, namun setelahnya, lagu itu pun berubah menjadi kedaulatan, pengakuan internasional, dan dukungan militer terhadap kediktatoran.

   Dengan segala tipu daya, retorika, hayalan, mereka dapat “mencabik” negara yang ternyata itu musuh politik nya dalam sekali tebas. Ketidakberdayaan negara yang diinvasi menjadikan  bahwa negara tersebut benar-benar salah dan pantas dihukum oleh Amerika Serikat, sekali dalam hal ini kelicikan Amerika Serikat dapat diterima secara nya di mata dunia. Inilah keberhasilan teori dekonstruksi yang dijalankan Amerika Serikat, bagaimana ia mengubah mindset dunia tentang demokrasi, bagaimana demokrasi merupakan sistem yang paling baik, bagaiamana tiap negara dunia yang menjalankan kediktatoran harus diguling. Ini sudah menjadi ketetapan pemikiran bagi mata dunia. Padahal itu tidak ada kaitannya dengan teori demokrasi yang dibawakannya, mereka menebas, membantai warga-warga tak berdosa ketika mereka melakukan invasi. Apakah itu yang dinamakan demokrasi ?  menurut Amerika Serikat itu benar.

   Kritik terhadap teori demokarasi perdamaian ini sangat terbatas, kendati tak satupun diantara para pakar yang mampu membuktikan kebenaran teori ini. Di seluruh dunia, demokrasi perdamaian dan model pembangunan nasional hanyalah sebuah pengulangan. Argumen bahwa militansi AS dalam melakukan demokratisasi di seluruh dunia – untuk menegakkan keamanan dan perdamaian, adalah sebuah kebohongan besar.

   Nah, pertanyaan awal sudahlah terjawab, ternyata ada tujuan terselubung, misi rahasia di balik pensucian konsep demokrasi. Dimana Demokrasi dijadikan alat imperialism, meguasai seluruh komponen, meluaskan jajahan dan kepentingan nasional lainnya melalui cara dekonstruksi yang dibentuk Amerika Serikat mengenai konsep Demokrasi.

Saya disini bukan merupakan pihak oposisi dari Amerika Serikat, hanya saja kita perlu untuk mengkritisi, menganalisis segala geliat politik dunia dengan cara menelusuri secara dalam guna mengetahui hal-hal yang baru dan menarik. Kiranya ini dapat menjadi menambah wawasan serta bahan rujukan kita bersama.